NUNUKAN – Rapat paripurna ke-17 masa persidangan lll tahun sidang 2023-2024 pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Nunukan T. A 2024, Jumat (02/08/2024).
Rapat paripurna dipimipin Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa didampingi Wakil ketua DPRD H. Saleh dan wakil Bupati Nunukan. Turut hadir anggota DPRD Nunukan, unsur Prokopim dan para awak media.
Pandangan umum Fraksi Hanura di bacakan oleh Ahmad Triyadi ia menyampaikan, Pandangan umum kami terkait Pengantar Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024. Pertama-tama, kami menyampaikan apresiasi kepada, Pemerintah Kabupaten Nunukan atas penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah disampaikan.
” Kami memahami bahwa perubahan anggaran merupakan salah satu upaya untuk menyesuaikan rencana kerja pemerintah daerah dengan kondisi aktual dan kebutuhan masyarakat yang dinamis,” Kata Ahmad Triadi.
Lanjut, Ahmad Triadi, Maka kami dari Fraksi Partai Hanura berpendapat :
1. Pendapatan Kami mengapresiasi kenaikan proyeksi pendapatan dari semula sebesar Rp. 1.837.974.248.257,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.987.304.299.258,54 (satu triliun
sembilan ratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus empat juta
dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah lima puluh empat sen) atau naik 7,51%. Kenaikan ini menunjukkan adanya optimisme dalam peningkatan penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
2. Belanja Daerah Proyeksi belanja daerah juga mengalami kenaikan dari semula sebesar Rp. 2.020.964.995.989,00 (dua triliun dua puluh milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp. 2.293.991.609.770,01 (dua triliun dua ratus sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh satu
juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah
koma nol satu sen) atau naik 11,90%.,” jelasnya.
Berita Terkait Rapat Paripurna DPRD Penyampaian Nota Pengantar Bupati Nunukan Terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023
Kami menekankan pentingnya alokasi belanja yang tepat sasaran, terutama untuk sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan daerah seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya mengalami kenaikan signifikan dari Rp. 185.990.747.732,00 (seratus delapan puluh lima milyar
sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus Ɵga puluh dua rupiah)
menjadi Rp. 309.687.310.511,47 (tiga ratus sembilan milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta Ɵga ratus sepuluh ribu lima ratus sebelas rupiah koma empat puluh tujuh sen) atau bertambah 39,94%. Kenaikan ini memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mendanai program-program strategis.
b. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan tetap sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) tanpa perubahan.
Kami berharap pengeluaran ini digunakan secara efektif untuk mendukung pembiayaan yang mendesak dan mendukung program-program prioritas.
Fraksi Hanura menekankan penekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. Masyarakat perlu diberikan akses informasi yang jelas mengenai penggunaan dana publik, sehingga dapat terwujud kepercayaan
dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan. Pada kesempatan ini, Fraksi Partai Hanura menyampaikan beberapa saran dan masukan terhadap APBD Perubahan, Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
1. Optimalisasi Pendapatan Daerah
Kenaikan proyeksi pendapatan sebesar 7,51% dalam APBD Perubahan 2024 merupakan langkah positif. Namun, kami menyarankan agar pemerintah daerah terus mengoptimalkan
sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dapat
dilakukan melalui peningkatan efisiensi pengelolaan aset daerah,
pengembangan potensi wisata, dan peningkatan pelayanan perizinan yang dapat menarik investasi.
2. Efisiensi dan Efektivitas Belanja Daerah Kenaikan belanja daerah sebesar 11,90% harus diimbangi
dengan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaannya. Kami mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap program-program yang ada, mengutamakan program
prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, dan memastikan tidak ada anggaran yang terbuang sia-sia.
3. Fokus pada Sektor Kesehatan dan Pendidikan Kami menekankan penƟ ngnya alokasi anggaran yang lebih besar untuk sektor kesehatan dan pendidikan. Pandemi COVID-19
telah menunjukkan betapa vitalnya kedua sektor ini. Perbaikan
fasilitas kesehatan, peningkatan layanan kesehatan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai harus menjadi prioritas utama dalam APBD Perubahan 2024.
4. Peningkatan Infrastruktur
Infrastruktur yang baik merupakan salah satu pilar penting dalam
pembangunan daerah. Kami menyarankan agar anggaran untuk
pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama jalan,
jembatan, dan fasilitas umum lainnya, ditingkatkan. Hal ini akan mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi
daerah.
5. Program Pemulihan Ekonomi
Pandemi telah berdampak signifikan pada ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kami mengusulkan adanya program-program pemulihan ekonomi yang efektif, seperti bantuan untuk UMKM, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja.
Program-program ini diharapkan dapat membantu masyarakat
bangkit dari dampak pandemi.
6. Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran harus selalu dijaga. Kami menyarankan agar pemerintah daerah memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal serta memberikan laporan yang jelas dan terbuka kepada publik mengenai realisasi anggaran. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
7. Partisipasi Masyarakat Kami mengusulkan agar pemerintah daerah terus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran.
Partisipasi masyarakat akan memasƟ kan bahwa program- program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.
8. Penanganan Lingkungan
Perhatian terhadap lingkungan juga harus menjadi bagian dari
perencanaan anggaran. Kami menyarankan alokasi anggaran
untuk program-program yang mendukung pelestarian
lingkungan, seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan
pengendalian pencemaran. Dengan memperhatikan saran dan masukan tersebut, kami dari Fraksi Partai Hanura berharap APBD Perubahan 2024 dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan serta inklusif.
Berita Terkait Ketua DPRD Nunukan Hj Rahma Leppa Hafid Memasuki usia 70 Tahun
9. Tindak Lanjut Pansus Rumah Jabatan Bupati Nunukan. Fraksi Hanura menyarankan kepada Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti Hasil Panitia Khusus Terkait Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Nunukan ke Pihak Penegak Hukum atau pihak yang berwenang.
” Demikian saran dan masukan Fraksi Partai Hanura terhadap APBD Perubahan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024. Semoga dapat menjadi perƟ mbangan dalam penyempurnaan
anggaran ini,” Tutup Ahmad Triadi. (ADV)
